0
0
Rezim Korea Utara baru saja mengumumkan pengangkatan kembali Kim Jong Un sebagai kepala badan pembuat kebijakan tertinggi negara. Dengan angka kemenangan yang mencapai 99,9% di tingkat legislatif, pengangkatan ini mempertegas posisi Kim di puncak Komisi Urusan Negara. Namun, para analis meragukan keabsahan proses tersebut dan menyebutnya sebagai upaya untuk memoles citra pemerintahan di mata dunia dengan lapisan legitimasi demokratis yang semu.
Melalui laporan KCNA, Majelis Rakyat Tertinggi DPRK mengumumkan terpilihnya kembali Kamerad Kim Jong Un sebagai Presiden Urusan Negara Republik Demokratik Rakyat Korea pada 22 Maret. Keputusan ini diambil dalam Sidang Pertama yang menandai dimulainya masa jabatan ke-15 pemerintahan tersebut. Berdasarkan laporan resmi, pengukuhan Kim pada posisi tertinggi negara diklaim sebagai bentuk perwujudan dari keinginan serta kehendak bulat seluruh rakyat Korea Utara.
Sebagai pewaris takhta kepemimpinan, Kim Jong Un melanjutkan kekuasaan keluarga yang dimulai oleh kakeknya, Kim Il Sung, sejak berdirinya negara tersebut pada 1948. Kim telah menduduki posisi pemimpin tertinggi sejak kepergian ayahnya pada akhir 2011. Terkait kemenangannya yang mutlak, Lee Ho-ryung dari Institut Analisis Pertahanan Korea menilai bahwa acara tersebut hanyalah formalitas belaka dengan hasil yang telah ditentukan sebelum pemilihan dimulai.
Pengamat menilai bahwa penyelenggaraan acara-acara besar di sepanjang pemerintahan generasi ketiga merupakan strategi Korea Utara dalam menciptakan citra legitimasi politik melalui prosedur formal. Namun, hasil dari pemilihan tersebut dianggap sudah pasti dan tidak mengejutkan bagi siapa pun. Visualisasi kekuasaan Kim Jong Un ditampilkan secara mencolok melalui foto-foto KCNA, di mana ia mengenakan jas ala Barat dan duduk di tengah panggung. Posisi duduknya yang diapit pejabat senior di depan patung raksasa Kim Jong Il dan Kim Il Sung mempertegas kesinambungan dinasti tersebut.
Parlemen Baru Korut Disahkan dengan Suara Mutlak di Tengah Isu Amandemen Konstitusi
Keanggotaan parlemen baru Korea Utara telah resmi disetujui dengan tingkat dukungan mencapai 99,93% dan hanya 0,07% suara yang menentang, didukung oleh tingkat partisipasi pemilih sebesar 99,99%. Berdasarkan laporan KCNA, suasana di aula sidang Pyongyang sangat kental dengan “kesadaran politik serta antusiasme revolusioner” dari para anggota terpilih. Di sisi lain, para analis memprediksi bahwa sidang kali ini akan menjadi panggung pembahasan amandemen konstitusi untuk mengkodifikasi hubungan antar-Korea secara resmi sebagai hubungan “dua negara yang bermusuhan”. Hong Min dari Institut Unifikasi Nasional Korea menyatakan kepada AFP bahwa pilihan bahasa yang digunakan Kim dalam pidatonya akan menjadi indikator utama bagi arah kebijakan luar negeri mereka terhadap Korea Selatan.
Analis menyoroti bahwa sejauh mana terminologi tradisional seperti “unifikasi nasional” atau “persatuan Korea” dihapus dan digantikan oleh retorika agresif seperti “kontrol teritorial” akan menjadi tolok ukur utama dalam melihat kerangka ideologis rezim. Poin krusial dalam pidato mendatang terletak pada sedetail apa Kim Jong Un akan menguraikan persoalan batas-batas wilayah, mulai dari teritorial darat, perairan, hingga wilayah udara dalam hubungannya dengan Seoul. Diskusi ini menyusul pertemuan lima tahunan partai penguasa yang baru saja digelar bulan lalu.
